PMK-67/PMK.05/2013

PMK-67/PMK.05/2013 menandai era baru pengelolaan anggaran belanja negara di lingkungan Kemenhan dan TNI. Selama ini, belanja yang "didaerahkan" baru sebatas gaji yang ditangani oleh Pemegang kas daerah gabungan (Pekas gabrah) TNI.
KPPN pun tentu saja akan siap melakukan sosialisasi dan bimbingan teknis kepada TNI terkait PMK ini. Rasanya mungkin seperti pengalihan belanja Polri ke daerah. Yang menjadi perhatian khusus terkait masalah ini adalah kartu gaji para anggota TNI, Apakah administrasi para anggota tersebut bagus atau tidak? 

Sebelum terlalu jauh sebaiknya kita mendalami terlebih dahulu PMK-67/PMK.05/2013...